Hilangnya Arah Dan Substansi Pembangunan Kampung
Kepemimpinan Kepala Desa/Kampung yang kini berjalan telah melewati satu tahun anggaran sejak tahun 2020 namun sisitim pemerintahan yang berjalan tanpa adanya Transparansi membuat banyak warga yang merasa resah dan bertanya-tanya tentang progres dan prospek pembangunan kampungnya seperti apa yang sedang berjalan maupun seperti apa nantinya kondisi mereka sebagai bagian yang melaksanakan pembangunan dan juga akan menikmati pembangunan itu sendiri.
Banyak hal yang kemudian mendesak agar kelompok anak muda yang merupakan warga kampung melakukan penulusuran terkait program kerja dan anggaran yang telah dikucurkan dalam satu tahun penganggaran pembangunan kampung Warwasi.
Sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin terhadap konsidi pembangunan kampung Warwasi yang jika dilihat seolah stagnan ini kelompok anak muda kampung berupaya menelusuri apa penyebab terjadinya kesembrawutan dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan.
Diakui atau tidak semua program yang telah direncanakan di setiap kampung bukanlah perencanaan yang benar meskipun dilakukan secara bersama dengan aparat pemerintah dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi langsung. perencanaan ini terkesan terpaksa direncanakan karena jika tidak maka proses pencairan akan menjadi terlambat dan akan ada banyak hal yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya musyawarah untuk merumuskan program kerja.
Dana desa yang telah bergulir semenjak lima tahun hingga kini masih saja dipaksakan dengan tingkat kebutaan oleh aparat pelaksanan di tingkat kampung dalam mengelola anggaran ini yang sangat besar. ketidak tahuan aparat kampung ini justru terkesan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dari dinas yang menanganinya untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya, hal ini menjadi penyakit terbesar dan terburuk dalam dinamika pembangunan dan pemberdayaan masayarakat kampung.
Kondisi lingkungan kerja yang buruk ini diperparah dengan tingkah laku kepala kampung yang sok berkuasa tetapi tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditambah ketidak tahuannya soal regulasi baik lokal maupun nasional dalam tata kelola anggaran pembangunan kampung yang digulirkan dengan jumlah yang mencapai milyaran rupiah.
Program pembangunan yang disusun terkadang tidak dengan pendekatan tingkat urgensi atau dengan kata lain tidak menggunakan ukuran yang pas dalam menentukan prioritas terhadap suatu program yang merupakan solusi atas permasalahan yang ada di kampung. sekian banyak program yang diusung ini lebih banyak hanya merupakan keinginan pribadi atau kelompok masyarkat kampung.
Banyak yang sudah dikerjakan baik yang selesai maupun tidak selesai, jika kita semua berjiwa besar mari kita evaluasi bersama berapa besar tingkat pemenafaatannya dan dampak lainnya yang dihasilkan dari satu pembangunan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial kemasyarakatan.
Banyak hal yang kemudian mendesak agar kelompok anak muda yang merupakan warga kampung melakukan penulusuran terkait program kerja dan anggaran yang telah dikucurkan dalam satu tahun penganggaran pembangunan kampung Warwasi.
Sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin terhadap konsidi pembangunan kampung Warwasi yang jika dilihat seolah stagnan ini kelompok anak muda kampung berupaya menelusuri apa penyebab terjadinya kesembrawutan dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap program yang telah direncanakan.
Diakui atau tidak semua program yang telah direncanakan di setiap kampung bukanlah perencanaan yang benar meskipun dilakukan secara bersama dengan aparat pemerintah dari satuan kerja perangkat daerah yang membidangi langsung. perencanaan ini terkesan terpaksa direncanakan karena jika tidak maka proses pencairan akan menjadi terlambat dan akan ada banyak hal yang muncul sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya musyawarah untuk merumuskan program kerja.
Dana desa yang telah bergulir semenjak lima tahun hingga kini masih saja dipaksakan dengan tingkat kebutaan oleh aparat pelaksanan di tingkat kampung dalam mengelola anggaran ini yang sangat besar. ketidak tahuan aparat kampung ini justru terkesan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dari dinas yang menanganinya untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya, hal ini menjadi penyakit terbesar dan terburuk dalam dinamika pembangunan dan pemberdayaan masayarakat kampung.
Kondisi lingkungan kerja yang buruk ini diperparah dengan tingkah laku kepala kampung yang sok berkuasa tetapi tidak mengetahui tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditambah ketidak tahuannya soal regulasi baik lokal maupun nasional dalam tata kelola anggaran pembangunan kampung yang digulirkan dengan jumlah yang mencapai milyaran rupiah.
Program pembangunan yang disusun terkadang tidak dengan pendekatan tingkat urgensi atau dengan kata lain tidak menggunakan ukuran yang pas dalam menentukan prioritas terhadap suatu program yang merupakan solusi atas permasalahan yang ada di kampung. sekian banyak program yang diusung ini lebih banyak hanya merupakan keinginan pribadi atau kelompok masyarkat kampung.
Banyak yang sudah dikerjakan baik yang selesai maupun tidak selesai, jika kita semua berjiwa besar mari kita evaluasi bersama berapa besar tingkat pemenafaatannya dan dampak lainnya yang dihasilkan dari satu pembangunan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan dan Sosial kemasyarakatan.
